Buka FGD RDTR dan KLHS, Wabup Konkep Tegaskan Penataan Ruang Harus Berkelanjutan dan Inklusif
Dilihat: 1 kali
Langara, Konkepkab.go.id - Wakil Bupati Konawe Kepulauan, Muhamad Farid, S.E., secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Berbasis Gender dan Kelompok Rentan dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Selasa (15/9/2026), bertempat di Aula Kantor Bupati Konawe Kepulauan.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai bagian dari pelaksanaan Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kabupaten melalui proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang didukung pendanaan Bank Dunia Tahun Anggaran 2026.
Program bantuan teknis tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang melalui Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mendukung percepatan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang di daerah.
FGD kali ini mencakup dua Wilayah Perencanaan (WP), yakni WP 1 yang meliputi Kecamatan Wawonii Tengah dan Kecamatan Wawonii Selatan, serta WP 2 yang meliputi Kecamatan Wawonii Timur Laut.
Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dan aspirasi dari kelompok perempuan, kelompok rentan, kaum muda, serta para pemangku kepentingan lainnya terkait isu kewilayahan, kebutuhan masyarakat, permasalahan, potensi daerah, dan berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan materi teknis RDTR dan KLHS.
Pelibatan berbagai kelompok masyarakat tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan tata ruang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, kesetaraan gender, kebutuhan kelompok rentan, serta keberlanjutan lingkungan.
Kepala Dinas PUTR: Bentuk Kepercayaan Kementerian ATR/BPN
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Konawe Kepulauan, Harsin Abd. Rahim, S.Pd., M.Si., mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepercayaan Kementerian ATR/BPN terhadap upaya Dinas PUTR dalam mempercepat perencanaan tata ruang di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Menurutnya, penyusunan RDTR memiliki peran strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah sekaligus mempersiapkan penerapan pelayanan perizinan berbasis digital.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bukti bahwa Kementerian ATR/BPN mempercayai upaya Dinas PUTR dalam percepatan perencanaan tata ruang di daerah. Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mendorong penyusunan RDTR sebagai salah satu fondasi penting dalam menyongsong era digitalisasi perizinan di Kabupaten Konawe Kepulauan,” ujar Harsin.
Ia menambahkan bahwa dokumen RDTR diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengarahkan pemanfaatan ruang, memberikan kepastian perencanaan pembangunan, serta mendukung proses pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, penyusunan KLHS menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup turut dipertimbangkan dalam kebijakan penataan ruang. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berlangsung secara terarah tanpa mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan Lintas Sektor
Kegiatan FGD ini melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, lembaga terkait, tim konsultan, dan tim Bank Dunia.
Dari Kementerian ATR/BPN, unsur yang dilibatkan antara lain Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan, tim supervisi, serta tim pengelola proyek ILASP.
Sementara itu, dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, peserta berasal dari berbagai perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas PUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta perangkat daerah yang membidangi pertanian, perikanan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
Kegiatan ini juga melibatkan para camat di wilayah perencanaan, lurah dan kepala desa, UPTD SPAM Konawe Kepulauan, PLN PLTD Langara, serta konsultan penyusun materi teknis dan rancangan peraturan kepala daerah RDTR.
Adapun peserta yang mengikuti kegiatan secara daring meliputi perwakilan kementerian dan lembaga, perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sulawesi Tenggara, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), serta pemangku kepentingan lainnya.
Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan, mulai dari aspek infrastruktur, ekonomi, sosial, kebencanaan, hingga perlindungan lingkungan hidup.
Perkuat Fondasi Pembangunan dan Digitalisasi Perizinan
Melalui pelaksanaan FGD tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diharapkan memperoleh masukan yang komprehensif sebagai bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS untuk wilayah perencanaan yang telah ditetapkan.
Penyusunan RDTR menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan penataan ruang yang tertib, memberikan arah pemanfaatan ruang yang jelas, serta mendukung integrasi perencanaan pembangunan dengan pelayanan perizinan berbasis digital sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan dukungan Kementerian ATR/BPN melalui proyek ILASP yang didanai Bank Dunia dan koordinasi lintas sektor yang difasilitasi Dinas PUTR, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan terus mendorong penguatan perencanaan tata ruang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
Melalui perencanaan yang matang dan pelibatan masyarakat secara bermakna, penyusunan RDTR dan KLHS diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan yang lebih terarah sekaligus mendukung transformasi pelayanan perizinan di era digital.
Sumber : konkepkab.go.id
