Usai Mengikuti Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK, Bupati Rifqi Saifullah Razak Tegaskan Penguatan Tata Kelola Aset Daerah
Dilihat: 1 kali
Kendari, Konkepkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) terus menunjukkan komitmen serius dalam membenahi sistem birokrasi dan pengelolaan kekayaan daerah. Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak, menghadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik, pertanahan, dan aset Barang Milik Daerah (BMD) se-Sulawesi Tenggara, Kamis (7/5/2026).
Bertempat di Gedung Pola Kantor Gubernur Sultra, Bupati Rifqi hadir didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Perumahan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 KPK, Edy Suryanto, seluruh kepala daerah ditekankan untuk memperketat pengawasan administrasi. Isu krusial yang dibahas meliputi:
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penataan aset daerah agar tidak terbengkalai.
Transparansi dalam pelayanan publik dan pertanahan.
Bupati Rifqi Saifullah Razak menegaskan bahwa penataan aset bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen vital untuk mendongkrak kemandirian fiskal daerah.
"Fokus kami adalah memperbaiki kualitas layanan publik dan memastikan aset daerah dikelola secara tertib. Jika aset tertata, dampaknya akan langsung terasa pada peningkatan PAD," jelas Rifqi usai kegiatan.
Menindaklanjuti arahan dari KPK, Rifqi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan inventarisasi dan pemanfaatan aset yang selama ini belum optimal. Menurutnya, aset yang terkelola dengan baik akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan.
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berharap sinergi dengan KPK ini dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan. Melalui langkah preventif ini, potensi penyimpangan diharapkan dapat ditekan sedini mungkin, demi terciptanya pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sumber : konkepkab.go.id
